PANDAN -Proses akreditasi pada sebuah perguruan tinggi merupakan salah satu proses penting untuk menentukan PT tersebut dalam status Baik, Baik Sekali, atau Unggul. Proses akreditasi itu ibarat ujian menuju pesta perayaan hasil ujian yang telah dipersiapkan jauh jauh hari agar hasilnya baik. Proses akreditasi perlu kerja keras, kerja tim, dan kerja cerdas.Rabu (16/7/2025)
Ditengah proses akreditasi Prodi STPK Matauli yg sibuk dan melelahkan, Sang ketuanya malah kembali berulah. Kali ini ulah sang ketua tersebut melibatkan banyak orang, mulai dari salah seorang oknum dosen, oknum Tenaga Kependidikan, hingga melibatkan seorang perempuan yang merupakan isteri ketua tersebut.
Miris memang, ditengah proses akreditasi Prodi kampus dan keseriusan Yayasan Matauli memajukan proses pendidikan di kampus tersebut, ketua STPK Matauli beserta kroninya kembali membuat geger dan tidak masuk akal dengan membuat kebijakan-kebijakan gila yang membuat marah dan melawannya mahasiswa atas kebijakan tersebut. Hal ini membuat citra buruk terhadap perkembangan kampus yang sejatinya tidak perlu terjadi.
Ketua STPK Matauli beserta kroninya terlibat dalam beberapa kebijakan yang membuat mahasiswa marah, diantaranya seperti pemindah bukuan rekening bank mahasiswa penerima beasiswa dari salah satu Bank konvensional milik negara ke salah satu Bank Syariah Daerah yang dimotori oleh ketua STPK Matauli dan salah seorang dosen baru, dugaan pungli UKT pada mahasiswa penerima Beasiswa KIP Kuliah sebesar 1.225.000 per semester, dugaan pungli pembelian MAP sebesar 10.000 oleh oknum tendik bidang akademik, menghambat pemberian SK kepada beberapa dosen dengan alasan yang tidak jelas, permasalahan kedisiplinan dosen dan tendik di kampus, hingga adanya tuduhan sekaligus berisi ancaman terhadap diri dan perkuliahan kepada salah seorang mahasiswa yang dilakukan oleh istri ketua STPK Matauli dan seorang perempuan yang mengaku kakak dari istri ketua STPK Matauli. Diduga perempuan yang mengaku sebagai kakak dari isteri ketua STPK Matauli tersebut adalah isteri dari salah seorang pegawai kampus.
Kampus yang seharusnya sebagai tempat mencetak generasi penerus bangsa dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan intelektual malah dijadikan sebagai tempat gagah-gagahan, sok hebat, sok berkuasa melebihi kekuasaan Yayasan dan Pemerintah oleh kroni-kroninya Ketua STPK Matauli. Mereka pikir kampus ini milik mereka, sehingga mereka merasa hebat sampai-sampai ingin menguasai semuanya dan mengancam-ancam mahasiswa. sungguh miris dan memalukan.
Salah seorang mahasiwa dari program studi Akuakultur yang tidak mau disebutkan namanya mengaku telah memberikan biaya UKT tahun lalu sebesar 1.225.000 dan uang MAP ke bagian akademik sebesar 10.000. Saya sudah setor uang tersebut ke kampus, padahal saya penerima beasiswa. Kata salah seorang dosen di kampus bahwa uang sebesar 1.225.000 tersebut untuk menambah biaya perkuliahan selama satu semester yang secara aturan sebenarnya kami tidak bayar spp lagi karena kami penerima beasiswa, ujarnya dengan takut.
Ia melanjutkan bahwa belum selesai persoalan ini, muncul lagi instruksi wajib dari salah seorang dosen tersebut untuk memindahkan rekening bank kami dengan alasan jika bank sebelumnya telat untuk mencairkan beasiswa kami dan harus diganti rekeningnya. Untuk pembuatan rekening bank yang baru ini kami bayar 100.000, lanjutnya. Pemindahan rekening bank ini disinyalir tidak jelas karena belum mendapatkan persetujuan dari pihak yayasan dan LLDIKTI Wilayah I, sehingga dikhawatirkan hal ini kedepan akan menjadi masalah dan berimbas kepada pencairan beasiswa bagi mahasiswa penerima. Selama ini kami takut dan hari ini kami harus bersuara demi terciptanya keadilan dan transparansi keuangan di kampus yang kami cintai ini, lanjutnya dengan semangat.
Terkait masalah ini kami juga sudah berkali-kali bertanya kepada pihak kampus, tapi sampai sekarang ketua STPK Matauli tidak memberikan kejelasan terkait SK kebijakan pengutipan uang 1.225.000 bagi mahasiswa penerima beasiswa KIP. Kemudian mahasiswa tersebut juga mengatakan bahwa uang Map sebesar 10.000 pun belum ada kejelasan dan map masih dalam pemesanan padahal uang map tersebut telah dibayar beberapa bulan yang lalu, sungguh keterlaluan, katanya dengan sedih.
Kami berharap pihak Yayasan Matauli dapat memberhentikan Ketua STPK Matauli dan kroni-kroninya yang terlibat dalam permasalah-permasalahan ini secepatnya karena akan menghambat seluruh proses kemajuan kampus. Kemudian sesegera mungkin kami akan melakukan diskusi dengan aparat penegak hukum terkait dengan dugaan pungli yang dilakukan ketua STPK Matauli dan kroninya serta kami juga secepatnya akan melalukan konsolidasi bersama teman-teman untuk melakukan aksi besar-besaran menurunkan ketua STPK Matauli dari jabatannya. Selanjutnya kami berharap agar LLDIKTI wilayah I mau turun ke STPK Matauli untuk melihat langsung kenyataan yang terjadi di kampus. Kampus STPK Matauli butuh pemimpin yang bisa menjadi teladan, jujur, berintegritas, dan visioner, bukan pemimpin yang mengeluarkan banyak kebijakan tidak jelas seperti ketua yang sekarang.(M.T)
