KERINCI, Kabarperistiwa.id - Usainya hari kemerdekaan ke 80 Aksi protes ratusan warga dua Desa Pulau Pandan dan Karang Pandan, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, di pintu air proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) milik PT Kerinci Merangin Hidro (KMH), Kamis (21/8/2025). Aksi yang awalnya berlangsung berujung ricuh setelah terjadi bentrokan fisik antara massa dengan aparat kepolisian yang menjaga lokasi.
Dalam aksinya, warga mendesak Bupati Kerinci Monadi, S.Sos., M.Si., dan Wakil Bupati H. Murison, S.Pd., S.Sos., M.Si., untuk segera turun tangan. Massa menilai lambannya respons pemerintah daerah dalam mencari solusi atas konflik yang berlarut-larut dengan pihak perusahaan menjadi pemicu utama terjadinya gesekan di lapangan.
Tak hanya kepada pemerintah eksekutif, desakan juga dialamatkan kepada anggota DPRD Kerinci dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Danau Kerinci, yaitu:
M. Yunus, S.E. (Partai Gerindra)
Irwandi, S.Si. (Partai Golkar)
Novandri Panca Putra, S.Kom. (Partai Keadilan Sejahtera)
Zulfikar (Partai Amanat Nasional)
Piqri Elfanda Putra (Partai Demokrat)
Seorang orator aksi menegaskan bahwa para wakil rakyat seharusnya tidak hanya hadir saat kampanye, tetapi juga bertanggung jawab ketika masyarakat menghadapi persoalan besar.
“Jangan hanya datang dengan janji manis ketika pemilu. Sekarang rakyat menghadapi masalah besar, kenapa Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD justru diam dan jadi penonton? Kami butuh keberanian mereka hadir di tengah rakyat,” teriaknya lantang.
Masyarakat menegaskan pembangunan seharusnya membawa manfaat nyata, bukan justru menciptakan keresahan. Mereka mendesak agar pemerintah daerah bersama DPRD serius menjadi mediator, duduk bersama masyarakat dan perusahaan, serta menghadirkan solusi yang adil. Warga khawatir, jika persoalan ini terus berlarut, konflik bisa semakin meluas dan memakan korban jiwa.
Latar Belakang Konflik, Proyek PLTA Kerinci yang dikelola PT Kerinci Merangin Hidro (KMH) sejak awal menuai penolakan dari sebagian warga. Sejumlah dampak sosial dan lingkungan disebut tidak sebanding dengan manfaat yang dijanjikan. Beberapa poin yang dikeluhkan warga antara lain:
Terganggunya lahan pertanian produktif milik masyarakat.
Pembatasan akses warga ke sejumlah lokasi vital.
Janji kompensasi dan peningkatan kesejahteraan yang belum terealisasi.
Aksi penolakan dan protes warga sebenarnya telah berulang kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, penyelesaian yang dianggap tidak jelas membuat ketidakpuasan warga semakin memuncak.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kerinci maupun pihak PT Kerinci Merangin Hidro (KMH) terkait bentrokan dan tuntutan warga. Sementara masyarakat berkomitmen akan terus melanjutkan perjuangan hingga suara mereka benar-benar didengar.(Adolgia jmb)
