Kabarperistiwa.id | Kerinci, Konflik antara PT Kerinci Merangin Hydro (KMH), pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kabupaten Kerinci, dengan warga Desa Pulau Pandan dan Karang Pandan, Kecamatan Bukit Kerman, akhirnya mencapai titik damai,dalam Rapat Koordinasi Tim Terpadu (Timdu) Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kerinci, Senin(11/8/2025).
Pertemuan yang difasilitasi Timdu ini dihadiri oleh Karo Ops Polda Jambi, Dirintelkam Polda Jambi, Bupati Kerinci, Kapolres Kerinci, Dandim 0417/Kerinci, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, perwakilan Humas PT KMH, serta perwakilan kedua desa.
Sebelumnya, warga yang diwakili Nanang Sudayana menuntut kompensasi sebesar Rp300 juta per kepala keluarga (KK) atas dampak operasional PLTA. Namun, pihak PT KMH melalui Humas Aslori menjelaskan bahwa perusahaan hanya mampu memberikan kompensasi sebesar Rp5 juta per KK.
“Sejak awal kami berupaya mencari solusi terbaik. Nilai kompensasi ini adalah kemampuan maksimal perusahaan saat ini. Harapan kami, kesepakatan ini dapat menjadi awal membangun kembali hubungan baik dengan masyarakat,” ujar Aslori.
Meski perbedaan angka tuntutan cukup besar, kesepakatan akhir tercapai: kompensasi Rp5 juta per KK akan disalurkan melalui Timdu Kabupaten Kerinci dan ditargetkan selesai pada 19 Agustus 2025.
Selain kompensasi, perjanjian tertulis juga memuat komitmen PT KMH untuk menjaga kelestarian lingkungan, khususnya terkait dampak Regulating Weir. Di sisi lain, warga Desa Pulau Pandan dan Karang Pandan berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) selama pembukaan pintu air dan operasional PLTA.
Bupati Kerinci sekaligus Ketua Timdu, Monadi, menegaskan pentingnya menjaga stabilitas pascakonflik. “Kami berharap kondisi Kamtibmas tetap kondusif. Jangan sampai ada pihak yang memprovokasi. Mari bersama-sama mendukung pembangunan demi kemajuan Kerinci,” ujarnya.
Dengan berakhirnya konflik ini, pemerintah daerah optimistis hubungan antara masyarakat dan PT Kerinci Merangin Hydro akan kembali harmonis.(Andol jmb)
